Akses TOL Semarang - Solo, Solo - Surabaya akan dongkrak pertumbuhan Property di Solo Khususnya APARTEMEN.
Pada tahun 2018 yang akan datang pembangunan jalan tol Trans-Jawa dijanjikan akan rampung dan dapat segera digunakan namun semua itu akan terealisasi apabila tidak ada suatu masalah, kendati demikian yang membuat terhambatnya pembangunan ini karena adanya masalah pada pembebasan lahan.
Sebanyak 9 ruas jalan tol Trans-Jawa yang menjadi prioritas pembangunan adalah ruas jalan Cikampek-Palimanan (Cikapali) pembebasan lahan untuk ruas jalan ini sudah selesai. Hal ini berdasarkan dari catatan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan masih ada sekitar 10 bidang lahan konsinyasi yang uang ganti ruginya belum diambil oleh pemilik.
Ahmad Gani Ghazali, Kepala BPJT Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), mengatakan bahwa pembebasan lahan memang masih menjadi kendala utama untuk pembangunan jalan tol Trans-Jawa ini.
Untuk pembangunan tol Cikapali proses konstruksi bangunannya telah mencapai sekitar 93,92 persen. Mengenai pembebasan lahan untuk ruas jalan tersebut juga telah selesai. Namun menurut Gani masih ada sekitar 10 lahan yang uang penggantinya belum diambil oleh pemiliknya. Hal ini disampaikan Gani pada saat mengadakan diskusi yang di adakan di Jakarta pada hari Kamis (16/4/2015) dengan tema “ Mendorong Percepatan Ekonomi Melalui Percepatan Penyelesaian Jalan Tol Trans Jawa dan Berbagai Permasalahannya.
Pembebasan untuk ruas jalan tol Pejagan-Pemalang 42,14 persen, Semarang-Solo 51,33 persen, Solo-Ngawi 91,62 persen, Ngawi-Kertosono 48,48 persen, Mojokerto-Jombang-Kertosono 93,28 persen, dan Mojokerto-Surabaya 83,95 persen.
Sedangkan pembebasan lahan untuk ruas jalan tol Batang-Semarang baru terselesaikan sekitar 3,33 persen dan pembebasan lahan untuk ruas jalan tol Pemalang-Batang sepanjang 39,20 km baru mencapai 1,86 persen.
Fatchur Rahman, Ketua Asosiasi Tol Indonesia mengatakan bahwa masalah pembebasan lahan untuk jalan tol salah satunya disebabkan faktor regulasi yang masih kurang efektif.
Dengan adanya Undang-undang dan Peraturan Presiden (Perpres) yang selama ini ada masih menyulitkan dalam percepatan pembangunan infrastruktur jalan tol di harapkan pembebasan lahan dapat berjalan lancar, ujar Fatchur.
Perpres baru yang telah ditandatangani pada tanggal 17 Maret 2015 lalu, Fatchur optimis bahwa pengadaan tanah akan tuntas dalam tempo 1,5 tahun. Beliau juga berharap Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan (SP2LP) yang diubah menjadi Penetapan Lokasi oleh gubernur dapat segera terselesaikan. Kementerian PUPR telah menargetkan untuk realisasi pembayaran pembebasan lahan pada Mei 2015. Menurutnya, pihaknya telah melayangkan surat kepada 9 gubernur yang wilayahnya dilewati oleh program pembangunan ruas jalan tol tersebut.
Ke Sembilan gubernur yang telah disurati adalah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Riau, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Timur. Hingga saat ini telah ada tiga gubernur yang telah membalas surat , yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, ungkap Gani.
Menurut Gani, Kementerian PUPR sedang melakukan sinergi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Hal ini dilakukan karena ATR/BPN dalam Perpres No 30/2015 menjadi pihak yang melakukan pembebasan lahan.
Saat ini pihaknya masih menunggu penendatanganan surat oleh Kementerian ATR/BPN agar pengadaan lahan ini bisa dilakukan secepatnya, ujar Gani.
Sumber : Kompas
Topik Lain yang harus diketahui.
Tol Solo-Ngawi Mulai Dibangun, Diprediksi Rampung 2015
Pembangunan Tol Solo Ngawi yang merupakan bagian dari Tol Solo-Kertosono telah dimulai. Tol ini terbagi menjadi dua bagian yang dikerjakan pemerintah dan bagian yang dikerjakan swaata yakni Solo Ngawi Jaya.
Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto melakukan proses pemancangan tiang pertama untuk bagian yang dikerjakan swasta sepanjang 69 km. sementara yang dikerjakan pemerintah sepanjang 21 km telah rampung 9 km.
"Kemarin kita men-groundbreaking bagian dari Solo Kertosono yaitu Solo-Ngawi. Panjangnya 90 km, dikerjakan investor didukung oleh pemerintah. Dukungan pemerintah membebaskan tanah seluruhnya. Pembangunan fisiknya sepanjang 21 km. Mereka sisanya," papar Djoko saat berbincang dengan wartawan di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Jumat (27/9/2013).
Dia menjelaskan untuk membebaskan tanah dan mengerjakan proyek sepanjang 21 km, pemerintah menganggarkan Rp 3,2 triliun. Sedangkan sisanya yang merupakan bagian investor memakan biaya sekitar Rp 5,2 triliun.
"Kemarin bosnya dari Australia datang. Loan-nya dari sindikasi yang dipimpin oleh Bank Mandiri," lanjutnya.
Pemerintah menargetkan, jalan tol yang juga merupakan rangkaian dari tol Trans Jawa tersebut akan selesai pada tahun 2015 nanti, jika pembebasan lahan tidak menemui kendala berarti.
"Harapan kita pada akhir 2014, sampai Sragen sudah selesai, tapi dari Sragen-Ngawi itu belum selesai. Selesainya 2015," katanya.
Selain proyek tol tersebut, pada hari yang sama pun Djoko meresmikan jembatan Sidodadi sepanjang 140 meter yang menyebrangi sungai Bengawan Solo. Jembatan tersebut merupakan kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.
